Buka Musrenbang HAM, Komisi XIII DPR Minta Pembangunan Tak Hanya Kejar Ekonomi

JAKARTA | rayacom.id

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menegaskan bahwa hak asasi manusia (HAM) harus menjadi landasan utama pembangunan Indonesia. Menurutnya, pemerintah perlu menempatkan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai bagian penting dalam setiap kebijakan pembangunan.

Willy menyampaikan hal tersebut saat menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Hak Asasi Manusia (Musrenbang HAM) 2026 di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

“Harus menjadikan tadi hak asasi manusia sebagai zeitgeist, sebagai spirit, sebagai elan untuk menuju Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, berdaulat,” kata Willy dalam sambutannya.

Istilah zeitgeist berarti semangat zaman. Melalui istilah tersebut, Willy menekankan bahwa HAM perlu menjadi nilai dasar yang menjiwai arah pembangunan nasional, bukan sekadar menjadi urusan sektor tertentu.

Willy Aditya Tekankan HAM dalam Kebijakan Pembangunan

Willy mendorong pemerintah agar memasukkan perspektif HAM sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perlu memperhatikan keadilan, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan memberikan perhatian terhadap hak masyarakat. Pendekatan ini dapat memperkuat hubungan antara pembangunan ekonomi dan upaya memenuhi hak dasar warga negara.

Karena itu, Musrenbang HAM menjadi forum penting untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Musrenbang HAM 2026 Perkuat Sinergi Kebijakan

Kementerian Hak Asasi Manusia menggelar Musrenbang HAM 2026 pada 21–23 Oktober 2026. Forum tersebut mengusung tema “Memperkuat Perencanaan Pembangunan HAM yang Partisipatif, Responsif, dan Antisipatif.”

Melalui forum ini, pemerintah mendorong sinergi antarpemangku kepentingan sekaligus menyelaraskan kebijakan dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.

Dengan demikian, perencanaan pembangunan diharapkan mampu merespons kebutuhan masyarakat secara lebih menyeluruh. Pemerintah juga perlu memperhatikan aspek partisipasi publik agar masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan dan aspirasinya dalam proses pembangunan.

Pembukaan Dirangkaikan dengan Peringatan Hari HAM Sedunia

Pembukaan Musrenbang HAM 2026 juga mencakup sejumlah agenda lain. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Kick Off Rangkaian Peringatan Hari HAM Sedunia ke-78, Rapat Koordinasi Penggerak HAM, serta Tasyakuran Hari Bhakti Kementerian HAM Tahun 2026.

Rangkaian kegiatan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan mendorong perhatian terhadap agenda HAM di berbagai bidang.

Pesan Willy tentang HAM sebagai zeitgeist menegaskan pentingnya menempatkan hak asasi manusia dalam penyusunan kebijakan, bukan hanya dalam regulasi atau program kelembagaan. Pada akhirnya, prinsip tersebut perlu tercermin dalam pelaksanaan pembangunan agar agenda keadilan, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia berjalan beriringan. (hmi)