Dave Laksono Desak Evaluasi Total Program MBG Usai Dugaan Keracunan Siswa di Cirebon

CIREBON | rayacom.id

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyampaikan keprihatinan atas dugaan keracunan yang dialami ratusan siswa setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cirebon, Jawa Barat.

Dave meminta seluruh pihak mengevaluasi pelaksanaan program tersebut. Ia secara khusus menyoroti tanggung jawab pengelola dapur yang menyiapkan dan mendistribusikan makanan kepada anak-anak.

“Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, bukan justru menimbulkan risiko bagi kesehatan mereka. Saya mengecam keras setiap bentuk kelalaian dalam penyediaan makanan bagi para penerima manfaat. Pengelola dapur tidak boleh bekerja asal-asalan, apalagi ketika makanan yang mereka siapkan dikonsumsi oleh anak-anak. Keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar memenuhi target jumlah porsi,” kata Dave dalam keterangannya, Kamis (22/10/2026).

Dave Soroti Standar Keamanan Pangan

Menurut Dave, pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memegang tanggung jawab besar untuk memastikan keamanan makanan. Setiap tahapan, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi, harus mengikuti prosedur yang berlaku.

Ia menegaskan bahwa pengelola tidak boleh mengorbankan kualitas dan kebersihan makanan demi mengejar kecepatan atau jumlah produksi. Karena itu, pengawasan terhadap seluruh proses penyediaan makanan perlu diperketat agar kejadian serupa tidak terulang.

Dave juga menilai penghentian sementara operasional SPPG yang terkait dengan kejadian di Cirebon perlu diikuti pemeriksaan menyeluruh. Hasil uji laboratorium dan penyelidikan harus menjadi dasar untuk mengungkap penyebab kejadian sekaligus menentukan pihak yang bertanggung jawab.

Jika pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran standar atau kelalaian, Dave meminta pihak berwenang menjatuhkan sanksi secara tegas dan proporsional. Ia juga mendorong pertimbangan penutupan permanen apabila tingkat pelanggaran dan ketentuan yang berlaku memungkinkan tindakan tersebut.

Penanganan Siswa Harus Menjadi Prioritas

Selain mengevaluasi pengelola dapur, Dave meminta pihak terkait memprioritaskan penanganan para korban. Seluruh siswa dan pihak lain yang mengalami gangguan kesehatan harus memperoleh pelayanan medis yang memadai.

Ia juga menekankan pentingnya pendataan korban serta pemantauan kondisi kesehatan secara cermat. Dengan langkah tersebut, petugas dapat memastikan kebutuhan penanganan setiap korban terpenuhi.

Menurut Dave, keluarga korban berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai penanganan medis, hasil pemeriksaan, dan tindak lanjut kasus. Transparansi menjadi bagian penting dalam memastikan penanganan berjalan baik sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.

Keamanan Pangan Jadi Indikator Keberhasilan MBG

Dave menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang dibagikan atau banyaknya penerima manfaat. Pemerintah juga perlu menjadikan mutu makanan, keamanan pangan, kepatuhan terhadap standar operasional, dan perlindungan penerima manfaat sebagai indikator utama.

“Program yang baik harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Pemerintah perlu memperketat pemeriksaan terhadap dapur penyedia dan menindak tegas pihak yang terbukti lalai. Keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas, dan kejadian serupa tidak boleh terulang,” kata Dave. (hmi)