JAKARTA | rayacom.id
Pembina Majlis Dzikir Bumi Alit Padjadjaran, KH Abah Elang Mangkubumi, mendesak Polda Metro Jaya mengungkap pihak yang membiayai massa dalam kegiatan Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.
Desakan tersebut muncul setelah kegiatan pada Kamis (29/10/2026) menuai sorotan. Sejumlah peserta yang mengenakan jaket almamater disebut mengaku bukan mahasiswa aktif dan menerima bayaran untuk mengikuti kegiatan tersebut.
Meski Polda Metro Jaya telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, Abah Elang menilai langkah itu belum menjawab persoalan mendasar terkait penegakan hukum, kebebasan berpendapat, dan perlakuan aparat terhadap kelompok masyarakat sipil.
“Permohonan maaf tentu kami hargai, tetapi permohonan maaf saja jelas belum cukup. Ada ironi mendasar ketika mahasiswa sungguhan dihadang di gerbang barikade, sedangkan massa yang dipesan justru dipersilakan masuk dengan fasilitas karpet merah. Ini perlakuan yang sangat mengusik rasa keadilan publik,” tegas Abah Elang dalam keterangan resminya di Serang, Banten, Senin (2/11/2026).
Abah Elang Soroti Perbedaan Perlakuan terhadap Massa Aksi
Abah Elang juga menyoroti pola penyekatan terhadap kelompok mahasiswa yang hendak menyampaikan aspirasi di pusat Jakarta. Ia menyinggung aksi pada 12 Juni 2026, ketika aparat gabungan TNI-Polri mengalihkan massa dari kawasan Semanggi menuju Patung Kuda dan Gedung DPR RI.
Menurut catatannya, kejadian serupa kembali berlangsung pada 28 Oktober 2026. Saat itu, prajurit TNI terlihat berada di barisan depan untuk menghadang massa mahasiswa yang bergerak menuju Bundaran HI. Aparat kepolisian kemudian menangkap 19 orang demonstran dalam insiden tersebut.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan lembaga HAM, termasuk Amnesty International, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), serta Koalisi Masyarakat Sipil, turut menyampaikan kritik terhadap pelibatan aparat militer dalam pengamanan ruang demokrasi sipil.
“Prajurit militer dilatih dan disiapkan untuk menghadapi ancaman pertahanan musuh negara. Mahasiswa bukanlah musuh negara, melainkan anak kandung republik dan tunas muda bangsa. Menurunkan pasukan militer untuk menghadang elemen masyarakat sipil adalah kekeliruan mendasar dalam tata kelola keamanan,” ujar Abah Elang.
Kehadiran Raffi Ahmad Ikut Menjadi Sorotan
Selain penanganan aksi mahasiswa, Abah Elang mengkritisi kehadiran Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad, dalam acara deklarasi tersebut.
Raffi Ahmad sebelumnya mengonfirmasi bahwa ia hadir karena menerima undangan. Namun, Abah Elang mengingatkan bahwa kehadiran pejabat negara dan figur publik dapat memberikan legitimasi terhadap kegiatan yang mereka hadiri.
“Setiap kehadiran tokoh publik berpengaruh memikul pesan dan memberikan legitimasi atas sebuah kegiatan. Ketika berdiri di panggung yang keabsahan pesertanya bermasalah, publik tentu mempertanyakan posisi keberpihakan tersebut. Kami berharap hal ini menjadi pelajaran berharga untuk senantiasa berpihak pada suara murni masyarakat, bukan pada gema yang direkayasa,” tuturnya.
Empat Tuntutan Majlis Dzikir Bumi Alit Padjadjaran
Menanggapi polemik tersebut, Majlis Dzikir Bumi Alit Padjadjaran menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum.
Pertama, majelis mendesak Polda Metro Jaya membuka identitas pihak pengundang, penyedia dana atau sponsor, serta mekanisme verifikasi peserta dan tamu undangan dalam deklarasi tersebut.
Kedua, majelis meminta evaluasi menyeluruh terhadap penanggung jawab pengamanan. Mereka juga mendesak pimpinan terkait mengambil tindakan tegas apabila pemeriksaan internal menemukan pelanggaran.
Ketiga, majelis meminta aparat menghentikan pelibatan personel TNI dalam pengamanan unjuk rasa sipil. Mereka mendorong Polri menjalankan fungsi pengamanan demonstrasi secara humanis, profesional, dan terukur.
Keempat, majelis mendesak pemerintah menjamin akses mahasiswa dan masyarakat sipil untuk menyampaikan aspirasi di ruang publik tanpa intimidasi maupun rekayasa massa.
“Rakyat yang aspirasinya disumbat tidak akan diam selamanya. Ibarat sungai yang dibendung, semakin tinggi pembendungnya, makin dahsyat arus yang tercipta saat benteng itu bobol. Dengarkanlah selagi suara itu disampaikan sebagai nasihat dan peringatan yang jernih. Sumpah Pemuda tidak diikrarkan untuk dipentaskan dalam sandiwara, melainkan untuk dihidupi. Kembalilah kepada rakyat sebelum rakyat kehilangan kepercayaan,” pungkasnya.(hmi)
