PADANG | rayacom.id
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf meminta pemerintah menambah dukungan anggaran untuk pemulihan bencana di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
Dede menilai negara memiliki tanggung jawab memastikan kebutuhan masyarakat terdampak bencana terpenuhi. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu mempercepat penanganan serta pemulihan pascabencana.
Menurut Dede, Kabupaten Agam masih membutuhkan dukungan anggaran karena sejumlah infrastruktur belum sepenuhnya pulih.
Agam Masih Butuh Anggaran Pemulihan
Dede menyampaikan hal tersebut saat mengikuti kunjungan kerja spesifik di Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa (6/10/2026).
Ia mengatakan pemerintah telah memberikan tambahan anggaran melalui Transfer ke Daerah (TKD) untuk mendukung pemulihan bencana di Agam.
“Hari ini saya mendengar ada Menteri ATR/BPN juga datang ke daerah Agam untuk membantu melakukan penyelesaian bencana-bencana yang ada. Kami pernah meminta tambahan untuk Aceh misalnya, sekarang juga untuk Agam juga saat ini sudah dilakukan pemerintah melalui tambahan anggaran,” ujar Dede kepada Parlementaria.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Agam Benni Warlis menyampaikan kondisi pemulihan di wilayahnya. Menurut Benni, Agam termasuk daerah dengan dampak bencana cukup berat di Sumatera Barat.
Pemkab Agam kini menggunakan tambahan TKD untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebelumnya, pemerintah daerah juga telah menggunakan dukungan TKD untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur terdampak bencana.
TKD Agam Turun pada 2027
Benni mengatakan kebutuhan pemulihan masih cukup besar. Namun, kemampuan fiskal daerah pada 2027 terbatas karena alokasi TKD diperkirakan kembali turun.
Kondisi tersebut berdampak pada kemampuan Pemkab Agam memperbaiki jalan dan jembatan yang belum sepenuhnya pulih.
“Yang pertama, kami laporkan bahwa Kabupaten Agam memang termasuk bencana yang paling berat di Sumatera Barat. Ini kita sekarang sedang melaksanakan recovery dengan dana TKD tambahan. Namun, sekarang kan, untuk 2027 itu TKD kita tetap turun,” ujar Benni.
Ia menambahkan, sejumlah bencana susulan juga masih terjadi. Karena itu, kebutuhan perbaikan infrastruktur belum selesai.
“Sementara, bencana kita masih banyak, susulan terus terjadi jadi jalan-jalan, jembatan masih belum sempurna semuanya. Jadi kami berharap masih ada dana TKD tambahan,” katanya.
Dede Soroti Hunian Warga Terdampak
Menanggapi aspirasi tersebut, Dede menekankan agar dukungan anggaran fokus pada kebutuhan masyarakat yang paling mendesak.
Salah satunya ialah memastikan warga terdampak bencana segera memperoleh tempat tinggal yang layak. Dede tidak ingin warga harus tinggal dalam kondisi tidak layak selama berbulan-bulan.
“Nah, prinsip dasar utama jangan biarkan masyarakat tidak memiliki tempat tinggal yang layak selama berbulan-bulan. Nanti itu harus diselesaikan,” kata Dede.
Legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat II itu kemudian mencontohkan persoalan relokasi korban longsor di Cisarua. Menurut dia, masih ada keluarga terdampak yang belum memperoleh tanah relokasi.
“Saya masih ingat di dapil saya sendiri di Cisarua, itu yang keluarga terkena longsor, sampai sekarang masih belum dapat relokasi tanah,” ujarnya.
Administrasi Jangan Hambat Pemulihan
Dede juga meminta persoalan administrasi dan status aset tidak menghambat pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak bencana.
Menurut dia, pemerintah dapat menggunakan berbagai skema untuk mempercepat penyediaan hunian. Pilihannya dapat berupa relokasi, sewa pakai, atau pemanfaatan sementara aset yang tersedia.
“Tanah yang disiapkan, itu tidak mau dipinjamkan dengan alasan karena sudah masuk dalam aset negara yang harus melakukan pelaporan terhadap Menteri Keuangan dan sebagainya. Tapi menurut saya nomor satu yang harus kita tolong adalah rakyat terlebih dahulu,” tegasnya.
Karena itu, Dede mendorong pemerintah pusat dan daerah mencari solusi yang paling memungkinkan. Langkah tersebut penting agar persoalan administratif tidak memperpanjang penderitaan masyarakat terdampak.
“Jadi apakah bentuknya relokasi, apakah sewa pakai atau apapun juga, negara melalui pemerintah dan pemerintah daerah itu harus segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan bencana alam,” pungkas politikus Fraksi Partai Demokrat tersebut. (fin)
