JAKARTA | rayacom.id
Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diwarnai perbedaan hasil survei politik. Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat elektabilitas Prabowo sebesar 9,8 persen. Sementara itu, pihak pemerintah merujuk survei lain yang mengukur kepuasan dan kepercayaan publik.
Survei SMRC pada 1–10 Oktober 2026 mencatat elektabilitas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencapai 35,5 persen. Dalam simulasi pemilihan presiden semi-terbuka, Prabowo memperoleh 9,8 persen.
Pendiri SMRC, Saiful Mujani, turut menyoroti perkembangan politik nasional. Ia mengkhawatirkan munculnya opini perpecahan di sejumlah daerah. Menurutnya, kondisi itu dapat mencerminkan meningkatnya kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah pusat.
“Saya takut, ya, opini-opini yang berkembang di daerah itu betul-betul terjadi. Indonesia bubar, itu yang paling saya takut,” tegas Saiful, seperti dikutip Selasa (20/10/2026).
Saiful menilai pemerintah perlu memperhatikan aspirasi masyarakat. Ia juga meminta para elite politik mengevaluasi kondisi legitimasi pemerintahan.
“Setidak-tidaknya sadarlah bahwa Anda itu sudah tidak legitimate, sebenarnya, untuk berkuasa sekarang ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan segera ada jalan keluar untuk ini, apa pun itu. Kalau mau jalan secara damai adalah lewat DPR,” tuturnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan pandangan Saiful terhadap situasi politik. Sementara itu, angka elektabilitas SMRC mengukur pilihan responden dalam simulasi pemilihan presiden. Angka itu tidak secara langsung menunjukkan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah.
Bakom Rujuk Survei Kepuasan dan Kepercayaan Publik
Di sisi lain, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan, merujuk hasil survei lembaga lain. Ia menggunakan data tersebut untuk menjelaskan penilaian masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Di Poltracking hari ini juga hampir 60 persen kalau enggak salah saya, yang masih ada keyakinan publik terhadap Presiden Prabowo,” ujar Syahganda.
Selain itu, Syahganda menyebut survei Parameter Politik Indonesia (PPI). Menurutnya, lembaga tersebut mencatat tingkat kepuasan terhadap pemerintah mencapai sekitar 65 persen.
Sejumlah laporan menyebut survei PPI mencatat kepuasan publik sebesar 65,4 persen. Sementara itu, Poltracking Indonesia mencatat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 55,3 persen. Survei yang sama juga mencatat kepercayaan terhadap pemerintahan sebesar 64,8 persen.
Syahganda memandang angka tersebut sebagai gambaran bahwa sebagian responden masih percaya kepada kepemimpinan Prabowo. Namun, setiap survei memiliki indikator pengukuran yang berbeda.
Elektabilitas Tidak Sama dengan Kepuasan Pemerintah
Perbedaan angka survei tidak serta-merta menunjukkan pertentangan data. Elektabilitas mengukur pilihan responden terhadap tokoh dalam simulasi pemilihan. Sebaliknya, kepuasan publik mengukur penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Adapun kepercayaan publik menggambarkan keyakinan responden terhadap pemerintahan. Karena itu, pembaca perlu memahami indikator setiap survei sebelum membandingkan hasilnya.
Waktu pengumpulan data, metode penelitian, karakteristik responden, dan susunan pertanyaan juga memengaruhi hasil survei.
SMRC mengumpulkan data pada 1–10 Oktober 2026. Sementara itu, Poltracking Indonesia melakukan survei nasional pada 30 September–7 Oktober 2026. Survei Poltracking melibatkan 1.220 responden dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Perbedaan indikator tersebut menjadi penting dalam membaca dinamika politik menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Kritik terhadap pemerintah dan hasil survei kepuasan publik sama-sama menggambarkan bagian dari dinamika politik nasional. Namun, keduanya tidak dapat digunakan sebagai ukuran yang sama. (fin)
