Menteri HAM Pigai Soroti Kelangkaan BBM di Bali, Antrean Mulai Terurai

DENPASAR | rayacom.id

Antrean kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali mulai terurai. Setelah antrean panjang masih terlihat pada Jumat (16/10/2026), pemantauan pada Sabtu (17/10/2026) menunjukkan kondisi pelayanan yang lebih baik di sejumlah lokasi.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Natalius Pigai, memantau perkembangan tersebut bersama Staf Khusus Menteri HAM Thomas Harming Suwarta dan Tim Kementerian HAM Wilayah Kerja Bali. Pemantauan ini bertujuan melihat kondisi ketersediaan BBM sekaligus dampaknya terhadap aktivitas masyarakat.

Pigai menjelaskan, antrean kendaraan masih memadati sejumlah SPBU pada Jumat. Situasi itu menjadi perhatian karena BBM menunjang mobilitas warga, pekerja, dan pelaku usaha.

Namun, kondisi mulai membaik pada Sabtu. Di beberapa SPBU, antrean tidak lagi mengular. Pelayanan di salah satu SPBU kawasan Jalan Sunset Road bahkan terlihat relatif normal seperti hari biasa.

Antrean Mulai Terkendali, Pasokan Perlu Merata

Perbaikan kondisi antrean terjadi bertepatan dengan hari pertama penerapan sistem ganjil genap untuk pembelian Pertalite. Kebijakan tersebut berlaku pada 17–19 Oktober 2026 sebagai salah satu langkah pengaturan pembelian BBM.

Meski antrean mulai terkendali, ketersediaan sejumlah jenis BBM masih menjadi perhatian. Berdasarkan hasil pemantauan yang disampaikan, Pertalite masih tersedia di beberapa SPBU, sedangkan Pertamax belum tersedia di lokasi tertentu.

Selain itu, pembelian Pertalite masih dibatasi maksimal 3 liter untuk sepeda motor dan 20 liter untuk mobil. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perbaikan antrean belum sepenuhnya menjawab persoalan ketersediaan BBM di seluruh lokasi.

Pigai meminta masyarakat tetap tenang sambil menunggu kondisi pasokan kembali normal. Ia menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi perhatian dalam penanganan persoalan BBM di Bali.

“Hasil pemantauan pada 17 Oktober menunjukkan perkembangan positif. Antrean di sejumlah SPBU mulai terkendali, bahkan di beberapa lokasi pelayanan sudah terlihat normal seperti hari biasa. Ini menjadi perkembangan yang baik, meskipun ketersediaan beberapa jenis BBM masih perlu dipastikan kembali secara merata,” ujarnya.

Pigai Tekankan Kelancaran Distribusi BBM

Menurut Pigai, penanganan persoalan BBM tidak cukup hanya dengan mengurai antrean. Pemerintah dan pihak terkait juga perlu memastikan distribusi serta ketersediaan pasokan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan bahan bakar secara wajar.

Kelancaran pasokan menjadi penting karena antrean panjang berpotensi mengganggu pekerjaan, kegiatan usaha, dan mobilitas warga. Karena itu, pemerataan distribusi perlu berjalan seiring dengan pengaturan pembelian BBM.

“Kami mengharapkan masyarakat tetap tenang. Pemerintah tentu hadir dan terus melakukan upaya penanganan agar ketersediaan BBM kembali normal dan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Harapannya, persoalan kelangkaan BBM di Bali dapat segera dituntaskan sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan nyaman,” ucapnya.

Pemantauan tersebut menunjukkan adanya perbaikan antrean di sejumlah SPBU. Namun, kondisi ketersediaan setiap jenis BBM dan pemerataan pasokan di berbagai wilayah Bali masih perlu dipastikan agar pelayanan dapat kembali berjalan normal secara menyeluruh. (zma)