JAKARTA | rayacom.id
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi.
Menurut Tito, angka inflasi nasional merupakan hasil gabungan dari upaya pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, pengendalian di tingkat daerah menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi secara nasional.
“Kami melihat bahwa pengendalian inflasi di tingkat daerah juga sangat bermanfaat untuk mengendalikan secara nasional, karena inflasi yang terjadi adalah kerjaan agregat pekerjaan pemerintah pusat dan daerah,” ujar Tito saat membuka Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo (FEKDI x IFSE) 2026 di Plenary Hall JICC, Kamis (24/9/2026).
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026.
Harga Pangan Perlu Dipantau
Tito mengatakan Pemda perlu memantau perkembangan harga secara berkala. Langkah tersebut penting karena harga komoditas, terutama pangan, dapat berubah dalam waktu singkat.
Kemendagri bersama kementerian dan lembaga terkait terus memantau kondisi inflasi di berbagai daerah. Pemerintah juga menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah setiap pekan.
Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas berbagai komponen yang memengaruhi inflasi. Komponen itu meliputi volatile food, administered prices, dan core inflation.
“Saya berusaha terutama menjaga betul volatile items, makanan minuman, karena menyangkut masalah perut rakyat. Kalau sudah masalah perut rakyat, terlalu tinggi harganya, mahal, itu bisa menimbulkan grievances, ketidakpuasan,” kata Tito.
Pemda Diminta Cepat Cari Penyebab
Selain memantau harga, pemerintah juga mengevaluasi penyebab kenaikan harga komoditas di setiap daerah.
Tito mengatakan Kemendagri dapat mengirimkan tim ke daerah yang mengalami kenaikan harga secara berturut-turut. Tim tersebut akan mengecek kondisi lapangan dan mencari solusi bersama pemerintah daerah.
“Kalau sampai tiga kali, tiga minggu berturut-turut daerah itu tinggi terus kita akan buat tim, turun ke sana … Kita melihat apa penyebabnya dan cari solusinya,” ungkap Tito.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pengendalian inflasi tidak hanya berlangsung di tingkat pusat. Pemerintah daerah juga perlu mengambil tindakan sesuai kondisi masing-masing wilayah.
Digitalisasi Perkuat Pelayanan Daerah
Dalam kesempatan yang sama, Tito menyoroti percepatan digitalisasi sektor keuangan dan pelayanan publik di daerah.
Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) terus memperkuat pemanfaatan data kependudukan. Data tersebut diintegrasikan dengan kementerian dan lembaga untuk mendukung pelayanan publik.
Salah satu pemanfaatannya berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial. Pemerintah menggunakan data Dukcapil untuk membantu proses verifikasi dan validasi penerima bantuan.
Tito mencontohkan uji coba pemanfaatan data tersebut di Banyuwangi.
“Contoh di Banyuwangi kita sudah diujicobakan. Hampir 70 persen [penerima bantuan] enggak tepat sasaran. Orang yang enggak layak. Sebaliknya, hampir 50 persen orang yang harusnya layak menerima itu enggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki,” pungkasnya.
Acara tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun. (hmi)
