JAKARTA | rayacom.id
Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengukuhkan Dewan Pengurus Nasional Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (DPN Gerbang Tani) periode 2026–2031 di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia mendorong penguatan reforma agraria sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.
Cak Imin mengukuhkan Idham Arsyad sebagai Ketua DPN Gerbang Tani periode 2026–2031. Ia berharap kepengurusan baru mampu memperkuat perjuangan masyarakat agraris sekaligus mengawal kebijakan pemerintah yang berpihak kepada petani dan nelayan.
Dalam sambutannya, Cak Imin menyebut pengesahan Undang-Undang (UU) Pengaturan Reforma Agraria sebagai momentum bersejarah bagi perjuangan petani, nelayan, masyarakat miskin, dan kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan.
Ia juga mengapresiasi para pejuang reforma agraria, termasuk Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), serta seluruh fraksi dan partai politik di DPR RI yang turut mendorong lahirnya regulasi tersebut.
“Ini kebahagiaan bagi seluruh petani dan seluruh pihak, terutama orang-orang miskin dan orang-orang yang terpinggirkan, untuk kembali mendapatkan peluang masa depan melalui reforma agraria,” ujar Cak Imin.
Cak Imin Sebut Reforma Agraria sebagai Momentum Bersejarah
Menurut Cak Imin, lahirnya UU Reforma Agraria menjadi salah satu capaian penting DPR dan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Ia juga menyoroti pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lembaga tersebut diharapkan mampu mengoordinasikan pelaksanaan reforma agraria secara lebih terarah.
“Ini prestasi Pak Prabowo yang harus kita syukuri. Lahirnya Badan Reforma Agraria ini merupakan prestasi yang sangat fundamental. Bahkan, teman-teman pejuang reforma agraria menyebut ini sebagai proklamasi kedua,” ungkapnya.
Cak Imin berharap keberadaan BRAN mampu memberikan kepastian hukum atas lahan pertanian, mempercepat penyelesaian konflik agraria, dan memperkuat ekosistem ekonomi masyarakat kecil.
Menurutnya, reforma agraria tidak cukup hanya melalui pembagian atau legalisasi tanah. Pemerintah juga perlu mendorong pemberdayaan ekonomi agar petani mampu mengelola lahan secara produktif dan meningkatkan pendapatan.
“Yang kita harapkan adalah petani mendapatkan kepastian lahan pertanian, kepastian produksi, dan kepastian ekosistem ekonomi rakyat kecil. Ini akan menjadi fondasi untuk mewujudkan petani yang produktif dan sejahtera,” tegasnya.
PKB Dorong Kepastian Lahan dan Kesejahteraan Petani
Selain persoalan kepemilikan tanah, Cak Imin menekankan pentingnya kebijakan yang menjawab kebutuhan mendasar petani dan nelayan.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan ketersediaan pupuk, memperluas akses pasar, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perikanan.
Cak Imin mengatakan, keberpihakan kepada petani dan nelayan merupakan bagian dari perjuangan PKB sejak awal berdiri. Menurutnya, sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan penghidupan pada sektor pertanian dan perikanan, tetapi masih menghadapi berbagai persoalan struktural.
“Ini memang perjuangan lama. Sejak PKB lahir, yang menjadi beban dan tanggung jawab kita adalah membela sebagian besar rakyat kita, yaitu petani. Selama ini persoalan mereka tidak kunjung selesai dan sekarang mulai ada tanda-tanda baik dengan lahirnya UU Reforma Agraria,” katanya.
Ia menegaskan, perhatian terhadap sektor pertanian dan perikanan bukan sekadar agenda politik PKB. Kedua sektor tersebut memiliki peran penting dalam menentukan masa depan perekonomian nasional.
Gerbang Tani Diharapkan Perkuat Perjuangan Petani dan Nelayan
Cak Imin menilai pembangunan nasional membutuhkan sektor pertanian dan perikanan yang kuat. Karena itu, pemerintah perlu menempatkan petani dan nelayan sebagai salah satu prioritas dalam agenda pembangunan.
Ia meyakini peningkatan kesejahteraan masyarakat agraris akan berdampak terhadap daya beli, kemakmuran masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kalau negara ini mau maju, rakyatnya sejahtera, makmur, daya belinya tinggi, dan pertumbuhan ekonominya baik, ya harus dimulai dari pertanian. Tidak ada jalan lain, petani dan nelayan harus menjadi perhatian utama,” pungkasnya.
Melalui pengukuhan DPN Gerbang Tani periode 2026–2031, PKB berharap organisasi tersebut semakin aktif memperjuangkan kepentingan petani dan nelayan.
Gerbang Tani juga diharapkan menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat agraris dan para pemangku kebijakan, sehingga program reforma agraria serta pemberdayaan ekonomi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. (hmi)
