JAKARTA | rayacom.id
Program mandatori biodiesel B50 resmi memasuki implementasi penuh mulai 1 Oktober 2026. Berakhirnya masa transisi selama tiga bulan menandai dimulainya penyaluran B50 secara penuh di jaringan distribusi bahan bakar nasional.
B50 merupakan campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit dan 50 persen solar. Pemerintah mulai menerapkan program tersebut pada 1 Juli 2026 dengan masa relaksasi hingga 30 September untuk memberi waktu bagi badan usaha menyelesaikan stok B40 dan menyesuaikan fasilitas distribusi.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan seluruh SPBU menyalurkan B50 mulai 1 Oktober. Target tersebut kemudian didukung Pertamina yang menyatakan telah menyalurkan B50 di seluruh jaringan distribusinya, mulai terminal BBM hingga SPBU.
6.050 SPBU Sudah Salurkan B50
Kesiapan distribusi B50 meningkat menjelang berakhirnya masa transisi. Hingga pertengahan September 2026, ESDM mencatat 6.050 dari 6.412 SPBU atau sekitar 94 persen sudah menyalurkan B50.
Dari 104 terminal titik serah, sebanyak 76 terminal juga telah menyalurkan B50. Sementara itu, 28 terminal masih menyelesaikan proses transisi dari B40 menuju B50.
ESDM juga memperketat spesifikasi biodiesel untuk B50. Penyesuaian tersebut mencakup batas maksimum kandungan air dan persyaratan stabilitas oksidasi.
Selain itu, pemerintah memperkuat pengawasan kualitas, prosedur penyimpanan, penanganan bahan bakar, serta aspek teknis penggunaan B50 pada kendaraan.
B50 Bidik Penghematan Devisa Rp170 Triliun
Pemerintah tidak hanya menggunakan B50 sebagai kebijakan energi terbarukan. Program tersebut juga diarahkan untuk menekan kebutuhan impor solar dan mengurangi penggunaan devisa.
ESDM memproyeksikan B50 dapat menghasilkan penghematan devisa sekitar Rp170 triliun pada 2026. Angka tersebut meningkat dari proyeksi penghematan Rp133,3 triliun pada skema B40.
Kebutuhan CPO untuk B50 diperkirakan mencapai sekitar 15,2 juta hingga 16,3 juta ton. Pemerintah juga memperkirakan program ini mampu menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja.
Dari sisi lingkungan, B50 diproyeksikan menurunkan emisi karbon dioksida hingga sekitar 44,46 juta ton pada 2026.
B50 Jadi Bagian dari Ketahanan Energi
Pemerintah menempatkan B50 sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Pemanfaatan biodiesel juga diarahkan untuk meningkatkan penggunaan sumber daya domestik.
Saat peluncuran B50 pada Juli 2026, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut program tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar.
Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya mengolah kekayaan alam di dalam negeri agar memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Karena itu, implementasi B50 tidak berhenti pada perubahan komposisi bahan bakar. Pemerintah juga mendorong penguatan industri biodiesel, pasokan bahan baku, infrastruktur distribusi, serta kesiapan teknologi.
Pengujian Kendaraan Terus Berjalan
Meski implementasi B50 sudah memasuki tahap penuh, pemerintah tetap melakukan pemantauan teknis. ESDM sebelumnya menguji B50 pada kendaraan bermotor, alat berat pertambangan, alat dan mesin pertanian, kereta api, angkutan laut, hingga pembangkit listrik.
ESDM juga terus berdialog dengan industri otomotif untuk memantau keluhan dan performa kendaraan yang menggunakan B50. Pemerintah memperkuat pengumpulan data penggunaan B50 dalam kondisi operasional nyata.
Pertamina, di sisi lain, menyatakan terus menjaga mutu B50 melalui pengujian rutin di terminal BBM dan pemantauan pada titik layanan. Perusahaan juga menyiapkan peningkatan kapasitas penyimpanan, penerimaan FAME, armada, dan mobil tangki.
1 Oktober Jadi Awal Implementasi Penuh
Dengan berakhirnya masa relaksasi pada 30 September, 1 Oktober 2026 menjadi batas implementasi penuh B50 di jaringan distribusi.
Pemerintah kini menghadapi tahap lanjutan untuk memastikan pasokan bahan baku, kualitas biodiesel, kesiapan terminal, infrastruktur blending, distribusi hingga wilayah terpencil, serta kompatibilitas kendaraan tetap terjaga.
Jika pelaksanaan berjalan sesuai target, B50 diharapkan membantu mengurangi ketergantungan terhadap impor solar sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber daya domestik.
Program ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi dan meningkatkan nilai tambah industri sawit nasional. (hmi)
