JAKARTA | rayacom.id
Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menghadapi tantangan memperkuat industri nasional di tengah derasnya arus produk impor.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah tidak menerapkan pembatasan impor secara seragam. Kebijakan perlindungan industri harus dilakukan secara selektif, terukur, dan berbasis data.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan, perlindungan perlu diprioritaskan bagi sektor yang sudah mampu memproduksi barang dengan kualitas dan kuantitas memadai.
“Perlindungan industri dalam negeri perlu diperkuat, tetapi harus terukur, selektif, dan berbasis data. Fokus perlindungan sebaiknya diberikan pada produk yang sudah mampu diproduksi dan dipasok industri dalam negeri, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas,” ujar Saleh dalam keterangannya, Senin (5/10/2026).
Kadin Minta Impor Disesuaikan dengan Kebutuhan Industri
Menurut Saleh, produk impor dapat menekan industri nasional jika masuk ke pasar yang sebenarnya sudah mampu dipenuhi produsen lokal.
Kondisi itu berpotensi menciptakan persaingan yang tidak sehat. Selain itu, masuknya produk impor secara berlebihan dapat menghambat ekspansi industri dalam negeri.
Namun, Kadin mengingatkan bahwa tidak semua produk impor dapat dibatasi. Sejumlah sektor manufaktur masih membutuhkan bahan baku dan barang modal dari luar negeri.
Kebutuhan tersebut muncul karena kapasitas produksi dalam negeri belum mampu memenuhi seluruh permintaan industri. Karena itu, kebijakan impor perlu mempertimbangkan karakteristik setiap sektor.
“Produk impor dapat menjadi tekanan bagi industri nasional apabila masuk pada produk yang sebenarnya sudah dapat dipasok oleh industri dalam negeri,” kata Saleh.
Jangan Sekadar Tutup Keran Impor
Saleh menilai perlindungan industri nasional tidak cukup hanya dengan membatasi barang impor. Pemerintah juga perlu memastikan industri domestik memiliki kapasitas produksi yang memadai.
Dengan demikian, pembatasan impor harus berjalan bersama strategi penguatan industri dari hulu hingga hilir. Langkah tersebut diperlukan agar produsen lokal mampu memenuhi kebutuhan pasar secara berkelanjutan.
Selain kapasitas produksi, Kadin menyoroti pentingnya iklim investasi yang kondusif. Kemudahan perizinan dan kepastian berusaha dinilai dapat mendorong investasi baru.
Dukungan terhadap peningkatan kapasitas produksi juga diperlukan agar industri nasional mampu memperluas pasar.
“Yang paling mendesak adalah membangun kebijakan perlindungan yang terintegrasi dan berbasis kebutuhan industri,” tegas Saleh.
Kadin Dorong Pengendalian Impor Berbasis Data
Kadin menyebut pemerintah memiliki sejumlah instrumen untuk memperkuat daya tahan industri nasional. Instrumen tersebut antara lain pengendalian impor, peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), safeguard, dan pemberian insentif.
Namun, Saleh menegaskan bahwa instrumen tersebut tidak dapat diterapkan secara seragam. Pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan dengan karakteristik setiap produk dan kemampuan industri dalam negeri.
“Instrumennya dapat berupa pengendalian impor, peningkatan TKDN, safeguard, maupun insentif, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan karakteristik produk,” ujar Saleh.
Kebijakan tersebut diharapkan tidak berhenti pada upaya membendung produk impor. Pemerintah juga perlu mendorong peningkatan produksi lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar negeri.
Selain itu, kebijakan industri diharapkan mampu membuka ruang investasi baru. Dengan begitu, industri nasional dapat tumbuh sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global.
Di tengah tantangan tersebut, Sarmuji diharapkan dapat merumuskan kebijakan industri yang melindungi produsen lokal tanpa mengganggu kebutuhan bahan baku dan barang modal.
Kebijakan yang selektif dan berbasis data menjadi salah satu kunci agar perlindungan industri tidak justru menghambat aktivitas manufaktur nasional. (hmi)
