Kawal Arah Maritim Prabowo, Adi Prayitno Soroti Peran Strategis KKP

JAKARTA | rayacom.id

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menjalankan sejumlah program untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan. Program tersebut meliputi Kampung Nelayan Merah Putih, swasembada garam, revitalisasi tambak, hingga modernisasi kapal perikanan.

Direktur Eksekutif PPI sekaligus pengamat politik nasional, Adi Prayitno, menilai program-program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menerjemahkan arah pembangunan Presiden ke dalam kebijakan sektoral.

Menurut Adi, visi pembangunan maritim membutuhkan dukungan kementerian yang mampu menjalankan kebijakan secara konkret. Ia menilai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memegang peran strategis dalam mewujudkan agenda tersebut.

“Tentu visi besar Presiden tidak cukup hanya menjadi wacana. Harus ada kementerian yang menerjemahkannya menjadi kebijakan konkret. Di sinilah posisi strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ungkap Adi di Jakarta, Senin (2/11/2026).

KKP Punya Peran Strategis dalam Pembangunan Maritim

Adi menilai KKP perlu mendorong sektor maritim agar tidak lagi menjadi sektor pelengkap dalam pembangunan nasional. Menurutnya, pemerintah perlu menempatkan kelautan dan perikanan sebagai bagian penting dari penguatan ekonomi nasional.

Sejumlah program KKP menjadi perhatiannya, antara lain Kampung Nelayan Merah Putih, swasembada garam, revitalisasi tambak Pantura, budidaya perikanan tematik, budidaya udang terintegrasi, serta modernisasi kapal perikanan.

Adi melihat program-program tersebut sebagai upaya pemerintah menghubungkan agenda pembangunan nasional dengan kebutuhan produksi dan kehidupan masyarakat pesisir.

Ia juga menekankan pentingnya kesinambungan antara arahan Presiden dan pelaksanaan program oleh kementerian.

“Dalam pemerintahan, pembagian peran itu jelas. Presiden menetapkan arah dan prioritas pembangunan, sementara kementerian bertanggung jawab memastikan visi tersebut terlaksana,” tambahnya.

Keberhasilan Program Harus Berdampak bagi Nelayan

Meski mendukung arah pembangunan tersebut, Adi mengingatkan pemerintah agar tidak hanya mengukur keberhasilan dari jumlah kegiatan atau infrastruktur yang dibangun.

Menurutnya, dampak nyata terhadap kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir harus menjadi ukuran utama. Pemerintah perlu memperhatikan peningkatan pendapatan, perluasan kesempatan ekonomi, serta penguatan kapasitas produksi.

Dengan demikian, program kelautan dan perikanan tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Adi Dorong KKP Buka Capaian Program kepada Publik

Selain memperhatikan dampak program, Adi mendorong KKP menyampaikan perkembangan dan capaian kebijakan secara terbuka kepada masyarakat.

Keterbukaan informasi memungkinkan publik mengetahui sejauh mana pemerintah menjalankan agenda pembangunan maritim dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Karena itu, evaluasi yang terukur dan pelaksanaan yang konsisten menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan program.

Adi berharap berbagai kebijakan kelautan dan perikanan dapat memperkuat ekonomi masyarakat pesisir sekaligus mendukung pembangunan maritim nasional secara berkelanjutan.(fin)