Karhutla Jerat 20 Korporasi, Puan Maharani Kawal Penegakan Hukum

JAKARTA | rayacom.id

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel dalam menangani kasus dugaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pernyataan tersebut merespons langkah Polri yang menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka, termasuk empat investor asing.

“Tentunya kita mendukung upaya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat atau terindikasi dalam karhutla di berbagai daerah. Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan mengedepankan integritas serta akuntabilitas yang tinggi,” kata Puan melalui keterangan tertulis, Minggu (1/11/2026).

Polri sebelumnya mengumumkan penanganan 104 laporan polisi terkait dugaan karhutla yang melibatkan korporasi. Dari jumlah tersebut, penyidik menetapkan 20 perusahaan sebagai tersangka.

Puan Soroti Dampak Karhutla bagi Masyarakat

Puan mengingatkan bahwa karhutla menimbulkan dampak luas bagi kehidupan masyarakat. Bencana tersebut mengganggu berbagai sektor, mulai dari kesehatan, ekonomi, hingga pendidikan.

“Maka proses penanganan Karhutla saat ini bukan hanya tentang pemadaman dan pemulihan saja, tapi juga tentang ketegasan Negara terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas bencana Karhutla,” ucap mantan Menko PMK tersebut.

Karena itu, Puan mendorong Polri menjalankan proses hukum secara adil. Ia juga meminta aparat memperhatikan masyarakat yang masih merasakan dampak langsung karhutla.

“Perkembangan penegakan hukum ini patut kita apresiasi. Dan pada saat yang sama, keluarga terdampak karhutla juga masih membutuhkan kepastian bahwa dukungan terus berjalan sampai mereka dapat menjalani kehidupannya dengan aman,” papar Puan.

Pemerintah Diminta Jaga Bantuan bagi Warga Terdampak

Selain mendorong penegakan hukum, Puan meminta pemerintah pusat dan daerah menjaga kesinambungan bantuan bagi warga selama proses hukum berlangsung.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan respons cepat agar tetap bisa mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan sesuai kondisi di lapangan.

“Masyarakat perlu memperoleh perlindungan selama penyelesaian berlangsung. Keluarga pekerja dan warga sekitar perlu mengetahui dukungan yang tersedia serta arah penanganan yang memengaruhi penghidupan mereka,” ungkap Puan.

Puan menilai kepercayaan masyarakat terhadap negara akan semakin kuat jika pemerintah mengiringi penanganan perkara dengan langkah nyata. Karena itu, DPR akan mengawal perkembangan kasus melalui komisi-komisi terkait.

“Tujuan bersama kita adalah memberi masyarakat kesempatan hidup yang lebih aman,” ucap Puan.(fin)